Kebijakan dan Program Kewirausahaan dari Pemerintah

Sekarang kami akan bahas tentang kebijakan dan program kewirausahaan dari pemerintah. Sampai saat ini kebijakan di Indonesia belum memberikan perhatian secara khusus terhadap kewirausahaan sosial. Namun, perhatian terhadap isu kewirausahaan secara umum telah ada. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya program kerja pemerintah untuk mendukung kewirausahaan.

Kebijakan dan Program Kewirausahaan dari Pemerintah

Pada tahun 2015, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan telah masuk ke daftar 37 RUU Prioritas dari total 159 RUU dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas). Dalam RUU Kewirausahaan Nasional tersebut diharapkan semangat kewirausahaan yang memiliki misi kesejahteraan sosial mendapatkan porsi pembahasan tersendiri sehingga posisi kewirausahaan sosial menjadi jelas.

Bentuk dukungan dan perlindungan yang dituangkan dalam RUU dapat lebih bersifat spesifik. Menyesuaikan dengan karakteristik kewirausahaan sosial yang memang memiliki keunikan dibandingkan dengan kewirausahaan secara umum.

Regulasi lain yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perkembangan kewirausahaan sosial di Indonesia adalah

  • Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74) dan
  • Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 17, 25, dan 34).

Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan dan penanam modal untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa social enterprise telah berhasil memperoleh dana CSR dari beberapa perusahaan yang ingin mematuhi regulasi tersebut.

Terkait Badan Usaha Milik Negara, pemerintah juga telah mengatur tanggung jawab sosial seluruh BUMN. Yaitu melalui Keputusan Menteri BUMN Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Tahun 2007 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL sendiri adalah salah satu bentuk implementasi CSR pada BUMN, di mana BUMN diwajibkan mengalokasikan maksimal 2% dari labanya untuk kegiatan PKBL tersebut.

Kebijakan dan Program Kewirausahaan dari Pemerintah

Selain kebijakan berupa RUU dan UU tersebut, pemerintah memiliki beberapa kebijakan dan program untuk mendorong kewirausahaan di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

  • Memasukkan tema kewirausahaan ke kurikulum pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.
  • Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang diluncurkan sejak tahun 2011.
  • Melalui GKN ini pemerintah menawarkan bantuan pelatihan teknis, manajerial, serta bantuan dana bagi para wirausahawan muda. Program ini dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.
  • Mengembangkan bantuan atau kredit dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut. Program ini juga dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.
  • Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diwajibkan pada seluruh BUMN, dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) yang diwajibkan pada perseroan terbatas melalui undang-undang dan peraturan pemerintah.
  • Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), merupakan program kompetisi business plan untuk mahasiswa. Program ini dikelola oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  • Paket kebijakan pendukung lainnya yakni pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan satu desa satu produk (One Village One Product / OVOP), pengembangan koperasi pengelola energi baru, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah, serta berbagai program pelatihan dan peningkatan akses pasar berupa pameran seperti Jakarta IKM Expo yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Perindustrian RI. Saat ini program untuk mendukung perkembangan UKM tersebar di 17 kementerian / lembaga negara.

Berbagai paket kebijakan tersebut bertujuan untuk melahirkan wirausaha baru dan mendukung perkembangan bisnis para wirausaha pemula dan usaha kecil menengah. Agar mampu berkompetisi secara global melalui peningkatan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi tepat guna.

Dengan meningkatnya kemampuan bersaing, akan semakin banyak wirausaha nasional yang dapat membuka kesempatan kerja serta berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun paket kebijakan tersebut ditujukan bagi kegiatan wirausaha secara umum, para social entrepreneur juga dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan organisasinya.

Proaktif dalam Mencari Informasi

Dalam mengoptimalkan program pemerintah, sangat disarankan untuk proaktif mencari informasi. Misalnya dengan aktif bertanya kepada teman, dosen, sanak saudara yang bekerja di kantor-kantor pemerintah terkait, atau rajin-rajin googling dengan keyword di atas. Hal ini karena pada umumnya program pemerintah belum disertai dengan mekanisme sosialisasi yang baik sehingga tidak banyak yang menyadari keberadaannya.

Perlu digarisbawahi, seorang social entrepreneur tidak perlu menunggu fasilitas pendukung tersedia terlebih dulu baru memutuskan bertindak. Toh, kebijakan pemerintah sejauh ini tidak ada yang bersifat menghambat, hanya memang masih kurang mendukung jika hasil yang diinginkan adalah pertumbuhan kewirausahaan yang progresif. Jadi, dengan atau tanpa dukungan pemerintah, tetap lebih baik memulai melaksanakan ide membangun social enterprise yang dicita-citakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Sekian informasi terkait dengan kebijakan dan program kewirausahaan dari pemerintah, semoga postingan ini membantu kalian. Tolong postingan ini diviralkan biar semakin banyak yang mendapat manfaat.

Referensi:

Post A Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *