Dukungan Pemerintah Thailand bagi Social Enterprise

Pembahasan kita kali ini yaitu dukungan pemerintah thailand bagi social enterprise. Setelah mengetahui bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung kewirausahaan secara umum (karena belum ada kebijakan khusus untuk kewirausahaan sosial), ada baiknya kita memperluas wawasan dengan mengetahui bentuk-bentuk kebijakan untuk mendukung kewirausahaan sosial di beberapa negara di antaranya Negara Thailand.

Dukungan Pemerintah Thailand bagi Social Enterprise

Dukungan Pemerintah Thailand bagi Social Enterprise

Di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, social enterprise di Thailand mungkin yang paling beruntung karena memiliki dukungan struktural paling mumpuni yang melibatkan seluruh stakeholder dari lembaga pemerintah, LSM, pengusaha swasta, media, hingga pasar modal. Para stakeholder ini secara bersama-sama menyusun Master Plan 2010-2014 sebagai pedoman dalam pengembangan sektor wirausaha sosial secara berkelanjutan.

Untuk mengimplementasikan master plan tersebut, pemerintah membentuk Thai Social Enterprise Office (TSEO), mirip dengan Office of Civil Society di Inggris, sebuah lembaga pemerintah yang secara struktural berada di bawah kantor Perdana Menteri dengan dukungan dana sebesar USD3,2 juta.

Visi Thai Social Enterprise Office (TSEO) adalah

  • menciptakan lingkungan pembelajaran (learning enviroment) bagi social enterprise di Thailand,
  • melakukan intervensi pembangunan kapasitas (capacity building), dan
  • membuka jalan bagi social entrepreneurs untuk mengakses modal dan sumber daya.

Dukungan nyata Pemerintah Thailand tidak berhenti di situ. Social enterprise juga dilibatkan dalam kegiatan pemerintah dalam skema kemitraan dan pemberian kontrak kerja. Misalnya Open Dream, social enterprise di bidang teknologi, pemerintah memberikan kontrak kerja untuk menyediakan layanan universal web access bagi orang-orang tunanetra.

Selain itu, TSEO mengontrak sebuah social enterprise bernama MiniMe untuk menyosialisasikan program-programnya terkait gerakan social enterprise. Social enterprise juga dikontrak berbagai lembaga pemerintah untuk melakukan persiapan menghadapi bencana alam.

Diperkirakan terdapat 116 ribu social enterprise di Thailand. Sebagian besar masih pada tahapan awal pengembangan bisnis dan membutuhkan investasi serta pinjaman modal. Oleh karena itu, TSEO berusaha mendorong Thailand Stock Exchange untuk berinvestasi pada social enterprise.

Lebih lanjut, TSEO juga merumuskan kebijakan insentif pajak bagi investor dan para social enterprise itu sendiri untuk memotivasi lebih banyak investasi ke dalam sektor social enterprise. TSEO setidaknya menghabiskan 30 juta Baht untuk pinjaman percontohan dan skema reksadana saham yang diharapkan dapat membantu pengembangan kapasitas sektor tersebut.

Rancangan Undang-Undang Social Enterprise

Pada bulan Februari 2015 Dewan Reformasi Nasional Thailand menyetujui rancangan undang-undang social enterprise yang ditujukan untuk mempromosikan dan menginstitusionalkan gerakan social enterprise di Thailand. Pada dasarnya undang-undang tersebut membantu mengenali sebuah social enterprise melalui registrasi secara formal dengan struktur pajak tersendiri yang lebih mendukung.

Undang-undang ini juga memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi pada social enterprise, sebagai komplemen dari dukungan pemerintah berupa bantuan pendanaan. Di samping itu, undang-undang ini juga membuka kesempatan untuk capacity building bagi social enterprise dan menjadikan subjek social enterprise sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan.

Sekian info berkaitan dengan dukungan pemerintah thailand bagi social enterprise, kami harap post kali ini membantu Anda. Kami berharap post ini diviralkan agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat.

Referensi:

Post A Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *