Wirausaha Sosial Archive

Setelah pembahasan mengenai dukungan finansial bagi wirausaha sosial (social enterprise) dari berbagai pihak. Kini akan dibahas tentang tersebut. Lebih jelasnya bisa baca sampai habis artikel ini. Program Bantuan Finansial Bagi Social Enterprise Indonesia Berikut ini berbagai sumber dukungan dan bantuan finansial bagi social enterprise indonesia : 1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pembahasan kita kali ini yaitu . Sumber dana yang mungkin tergolong baru di Indonesia adalah impact investor. Impact investing sendiri adalah bagian dari investasi bertanggung jawab sosial (socially responsible investing). Dukungan Finansial dari Impact dan Angel Investor Jika investasi bertanggung jawab sosial mengacu pada investasi untuk menghindari pengaruh negatif, maka impact investing secara spesifik

Kali ini kami akan ulas berkaitan dengan . Ada beberapa LSM yang mulai berfokus pada social entrepreneurship di Indonesia, baik itu LSM Indonesia maupun LSM internasional. Tiga organisasi yang menurut tim penulis berkontribusi paling signifikan dalam pengembangan isu tersebut adalah Bina Swadaya, Ashoka, dan British Council. Dukungan Finansial dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Swadaya

Pada kesempatan ini kami akan jelaskan berkaitan dengan . Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Seperti yang digambarkan melalui namanya, PKBL memiliki dua fokus kegiatan. Dukungan Finansial dari Badan Usaha Milik Negara Fokus pertama adalah Program Kemitraan yang bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

Kali ini kami akan bahas seputar . Seperti dijelaskan sebelumnya, program pemerintah berupa dukungan pendanaan untuk wirausaha atau calon wirausaha terutama dikelola oleh Kementerian KUKM dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program utama Kementerian KUKM adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Dukungan Finansial dari Pemerintah Indonesia GKN adalah program yang

Ada berbagai pihak atau institusi yang bisa dijadikan sumber penyedia dana sebagai dukungan finansial bagi wirausaha sosial. Pada kesempatan ini kami akan membahas beberapa bagi wirausaha sosial. Institusi Penyedia Dukungan Finansial di Indonesia Berikut ini adalah beberapa di antara institusi penyedia dukungan finansial tersebut. Pemerintah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Swasta Lembaga Swadaya

Topik kita sekarang adalah . Dana adalah sumber daya utama untuk memulai usaha apapun, termasuk social enterprise. Dana bisa berasal dari berbagai sumber, sehingga tidak perlu melulu mengandalkan kemampuan sendiri yang terbatas. Banyak contoh wirausaha yang memulai usahanya tanpa modal sendiri. Jenis Sumber Pendanaan untuk Social Enterprise Untuk itu, penting diketahui oleh social entrepreneur

Pembahasan kita kali ini yaitu . Setelah mengetahui bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung kewirausahaan secara umum (karena belum ada kebijakan khusus untuk kewirausahaan sosial), ada baiknya kita memperluas wawasan dengan mengetahui bentuk-bentuk kebijakan untuk mendukung kewirausahaan sosial di beberapa negara di antaranya Negara Thailand. Dukungan Pemerintah Thailand bagi Social Enterprise Di antara negara-negara

Pada kesempatan ini kami akan jelaskan seputar . Korea Selatan telah mengesahkan Undang-Undang Promosi Kewirausahaan Sosial pada tahun 2006, mulai berlaku pada tahun 2007, dan kemudian diamendemen pada tahun 2010. Undang-undang ini menjadi kerangka dalam mengembangkan kebijakan dan memberikan status resmi bagi social enterprise di Korea Selatan. Dukungan Pemerintah Korea Selatan bagi Social Enterprise

Pada kesempatan ini kami akan jelaskan mengenai . Sejak tahun 1990-an social enterprise sudah mendapatkan pengakuan sebagai sebuah sektor usaha tersendiri. Social enterprise disebut sebagai sektor ketiga (the third sector) yang posisinya terletak di antara pemerintah dan swasta. Dukungan Pemerintah Inggris bagi Social Enterprise Pada tahun 2002 Pemerintah Inggris meluncurkan kebijakan Social Enterprise Strategy